BANTEN, (JD) – DPD Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Provinsi Banten menyatakan dukungan penuh kepada Gubernur Banten, Andra Soni, dalam menjaga independensi dan profesionalisme Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Langkah ini dinilai selaras dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran.
Sekretaris Umum DPD BAPERA Banten, Pudja, menilai langkah Gubernur Andra Soni sebagai bentuk nyata komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
“Gubernur Andra Soni sedang membangun pondasi pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, bukan kekuasaan. Ini sejalan dengan visinya: Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi,” ujar Pudja, Rabu (4/6/2025).
Menurut Pudja, kehadiran tokoh-tokoh berintegritas dalam tubuh Pansel merupakan indikasi kuat bahwa proses seleksi Sekda dijalankan secara objektif dan berbasis prinsip meritokrasi.
“Kami percaya Gubernur tidak akan mentoleransi intervensi dalam proses ini. Manajemen talenta dijalankan secara murni dan profesional,” lanjutnya.
BAPERA Banten menilai, penggunaan sistem manajemen talenta dalam seleksi jabatan strategis seperti Sekda adalah bagian penting dari reformasi birokrasi. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada kompetensi, tetapi juga integritas dan rekam jejak yang terukur.
“Ini langkah konkret mencegah praktik KKN. Kita butuh birokrasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas,” tegas Pudja.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pengamat politik dan kelompok sipil, untuk menghormati proses seleksi dan memberikan ruang kepada Pansel untuk bekerja secara independen.
“Beri kepercayaan kepada Gubernur untuk menetapkan Sekda terbaik yang bisa menjalankan visi pembangunan daerah dengan semangat pelayanan publik,” katanya.
Pudja menambahkan bahwa Banten membutuhkan sosok birokrat profesional yang mampu mengeksekusi kebijakan dengan cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat.
“Mari kita dukung lahirnya birokrasi yang bersih dan berdaya saing, demi mewujudkan harapan rakyat dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
