SERANG, (JD) – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, kebijakan fiskal yang disepakati bersama DPRD harus benar-benar memberi dampak nyata bagi warga Banten.
Hal itu disampaikan Andra usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten terkait persetujuan Raperda Perubahan APBD 2025 di ruang rapat paripurna, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (9/9/2025). “Semoga dengan perubahan APBD ini bisa dan harus bermanfaat bagi masyarakat. Itu tujuan utama kita,” ujar Andra Soni yang hadir bersama Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah.
Dalam perubahan APBD 2025, pemerintah daerah bersama DPRD melakukan efisiensi anggaran melalui evaluasi kegiatan yang dinilai kurang prioritas. Selain itu, agenda pendapatan yang sempat terkoreksi kembali dipulihkan tanpa menambah beban pajak bagi masyarakat.
Menurut Andra, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan alokasi anggaran lebih fokus pada pembangunan dan program yang menyentuh kebutuhan warga. “Pembahasan dengan DPRD telah berlangsung baik, intensif, dan seksama. Perubahan APBD ini merupakan representasi kerja bersama seluruh komponen pemerintahan untuk menjawab amanat masyarakat Banten,” ujarnya.
Berdasarkan laporan keuangan, APBD Perubahan 2025 mencatat total pendapatan Rp10,50 triliun lebih dengan total belanja Rp10,81 triliun lebih. Hal ini menyebabkan defisit Rp305,98 miliar, yang kemudian ditutup dengan surplus pembiayaan dalam jumlah sama sehingga APBD tetap seimbang.
Andra menegaskan, angka-angka dalam APBD hanyalah instrumen. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan anggaran dapat mempercepat pembangunan dan menyelesaikan persoalan masyarakat. “Orientasinya jelas, bukan sekadar formalitas anggaran, melainkan kemanfaatannya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
