BANDUNG, (JD) – Penguatan mediasi dan arbitrase menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong sistem penyelesaian sengketa yang profesional, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam Indonesia Mediation Summit 2026 dan Indonesia Arbitration Week 2026 yang berlangsung pada 14–17 Oktober 2026 di Hotel Horison Ultima Bandung, Jawa Barat.
Mengusung tema “Strengthening Alternative Dispute Resolution Systems through Mediation & Arbitration”, forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai pengembangan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Dalam kegiatan tersebut, Prof. Dr. Firman Wijaya, tercantum sebagai salah satu narasumber. Pembahasan menyoroti pentingnya profesionalisme, integritas, komunikasi, serta perlindungan hak para pihak dalam proses penyelesaian sengketa.
Mediasi bukan sekadar mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Proses ini membutuhkan mediator yang kompeten dan independen untuk membantu membangun komunikasi, mengidentifikasi persoalan, serta memfasilitasi pencarian solusi yang dapat diterima bersama.
Berbeda dengan putusan pengadilan, hasil mediasi ditentukan berdasarkan kesepakatan sukarela para pihak. Karena itu, keberhasilan proses mediasi sangat bergantung pada keterbukaan, iktikad baik, dan kemampuan mediator mengelola konflik tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengembangan mediasi profesional di Indonesia juga dapat diperkuat melalui pembelajaran praktik internasional. Salah satu contoh yang disorot adalah pengalaman mediator Australia, Abe Quadan, yang dalam profilnya disebut telah menangani mediasi sejak 1983, dengan ribuan perkara dan klaim tingkat keberhasilan mencapai 90 persen.
Meski demikian, angka keberhasilan tersebut perlu dipahami secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber informasi, metode penghitungan, serta karakteristik perkara yang ditangani.
Praktik mediasi yang tepat berpotensi menghemat waktu dan biaya penyelesaian sengketa. Selain itu, mekanisme ini dapat membantu menjaga hubungan bisnis maupun hubungan personal yang berisiko memburuk akibat konflik berkepanjangan.
Sementara itu, arbitrase menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbiter yang dipilih atau ditentukan sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Dalam ruang lingkup yang diperbolehkan hukum, putusan arbitrase bersifat mengikat bagi para pihak.
Kedua mekanisme tersebut memiliki karakteristik berbeda sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan jenis sengketa, kesepakatan para pihak, dan dasar hukum yang mengaturnya.
Penyelenggaraan Indonesia Mediation Summit 2026 dan Indonesia Arbitration Week 2026 diharapkan memperluas pemahaman masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa sekaligus mendorong peningkatan kualitas tenaga profesional di bidang tersebut.
Di tengah kompleksitas persoalan hukum dan hubungan bisnis, mediasi dan arbitrase dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih terarah. Namun, mediasi tidak selalu sesuai untuk setiap perkara, terutama apabila terdapat hambatan hukum atau kondisi yang membuat proses tersebut tidak layak dilakukan.
Apabila kesepakatan tidak tercapai, para pihak tetap dapat menempuh jalur penyelesaian hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, penguatan sistem penyelesaian sengketa alternatif membutuhkan mediator dan arbiter yang profesional, proses yang berintegritas, kepastian hukum, serta perlindungan hak seluruh pihak. Dengan landasan tersebut, mediasi dan arbitrase dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.
