SERANG, (JD) – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Penguatan pengendalian dilakukan melalui sinergi lintas instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Penegasan tersebut disampaikan Andra Soni usai memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, Kota Serang, Rabu (11/2/2026). Rapat tingkat tinggi itu secara khusus membahas langkah strategis pengamanan pasokan dan stabilitas harga pangan menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Menurut Andra, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga laju inflasi tetap terkendali. Ia menyebut, sepanjang 2025 inflasi Banten relatif terjaga dan bahkan berada di bawah rata-rata nasional. Memasuki awal 2026, capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran pemerintah.
“Memasuki Ramadan dan Idul Fitri, kami memperkuat kolaborasi semua pihak untuk menjaga inflasi. Sepanjang 2025 inflasi Banten terjaga dengan baik, bahkan di bawah rata-rata nasional. Di awal tahun ini juga masih dalam rentang sasaran pemerintah,” ujar Andra.
Fokus utama Pemprov, lanjutnya, adalah memastikan ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi di seluruh wilayah Banten. Ia menegaskan tidak boleh ada gejolak harga yang membebani masyarakat pada momentum meningkatnya kebutuhan konsumsi.
“Menjadi tugas kita memastikan ketersediaan pasokan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri terjaga. Distribusi harus lancar dan stok tersedia,” tegasnya.
Sejumlah langkah konkret telah disiapkan, antara lain pelaksanaan pasar murah, penguatan operasi pasar, serta pelancaran distribusi komoditas strategis. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, BUMD pangan, pelaku usaha, serta instansi vertikal terkait.
Gubernur juga memastikan akan turun langsung ke lapangan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar untuk memantau kondisi harga dan pasokan. Selain itu, Pemprov Banten akan menindaklanjuti hasil pemantauan Bank Indonesia (BI) terkait dinamika harga di daerah produsen.
Secara umum, Andra menyatakan kondisi inflasi dan pasokan pangan di Banten saat ini masih terkendali dengan distribusi yang relatif lancar.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten, Ameriza M. Moesa, mengingatkan bahwa secara historis periode Ramadan dan Idul Fitri selalu diikuti peningkatan tekanan harga akibat lonjakan permintaan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, komoditas yang konsisten menyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, daging unggas, angkutan antarkota, serta emas perhiasan.
Dari sisi ketersediaan, neraca pangan Banten tahun 2026 diproyeksikan surplus beras sekitar 58 ribu ton, dengan puncak panen berlangsung pada Februari hingga Maret—bertepatan dengan periode HBKN.
Ameriza juga menyoroti struktur wilayah Banten yang terdiri dari daerah produksi dan daerah konsumsi sebagai tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cilegon merupakan daerah konsumsi utama, sementara sentra produksi berada di Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Tangerang.
Menghadapi kondisi tersebut, BI bersama pemerintah daerah melalui TPID memperkuat strategi pengendalian inflasi berbasis kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Langkah yang ditempuh meliputi intensifikasi operasi pasar dan gerakan pangan murah di berbagai daerah, penguatan pemantauan harga bersama Satgas Pangan, memastikan kecukupan stok di gudang dan ritel, serta menjamin kelancaran distribusi melalui dukungan armada dan infrastruktur pendukung,” ujar Ameriza.
Dengan penguatan koordinasi dan langkah antisipatif tersebut, Pemprov Banten optimistis stabilitas harga dan pasokan pangan tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang.
