BANTEN, (JD) – Satu tahun kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah di Provinsi Banten diwarnai percepatan delapan program prioritas yang diklaim mulai menunjukkan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
Delapan program tersebut meliputi Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani. Fokusnya tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga reformasi birokrasi.
Melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), Pemprov Banten pada 2025 membangun 62 infrastruktur desa yang terdiri atas 61 ruas jalan dan satu jembatan sepanjang total 67,87 kilometer. Untuk 2026, pemerintah daerah kembali mengalokasikan Rp167,4 miliar guna pembangunan 46,71 kilometer infrastruktur desa.
Selain itu, dibangun 389 unit rumah tidak layak huni, jalan lingkungan sepanjang 407,432 kilometer, drainase 75,778 kilometer, serta berbagai fasilitas publik lainnya.
“Pusat pertumbuhan harus berkembang hingga wilayah perdesaan. Infrastruktur dasar menjadi prioritas bersama,” ujar Andra Soni.
Di sektor kesehatan, Pemprov meresmikan Gedung Bunker Radioterapi dan Pelayanan Kemoterapi di RSUD Banten, serta mengoperasikan RSUD Uwes Qorny Cilograng di Lebak dan RSUD Irsyad Djuwaeli Labuan di Pandeglang. Layanan Mobile Clinic berbasis telemedicine juga diluncurkan untuk menjangkau daerah terpencil.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2025 telah dimanfaatkan 38 persen masyarakat Banten. Untuk deteksi dini tuberkulosis (TBC), capaian penemuan kasus mencapai 107 persen, melampaui target provinsi dan nasional.
Di bidang pendidikan, Program Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta diikuti 801 sekolah dengan total 60.705 siswa terverifikasi pada tahun pertama pelaksanaan. Program Sarjana Penggerak Desa juga digulirkan dengan beasiswa hingga Rp20 juta per mahasiswa pada bidang-bidang strategis.
Implementasi Koperasi Merah Putih di Banten telah mencapai 99,9 persen atau 1.551 unit. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat 5,37 persen, meningkat dari 4,97 persen pada 2024 dan menjadi yang tertinggi pascapandemi Covid-19.
Di sektor pariwisata, kebijakan “Siaga Wisata” diterapkan untuk mencegah pungutan liar dan kenaikan harga tidak wajar. Data BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Desember 2025 mencapai 230.381 kunjungan atau naik 11,28 persen secara tahunan. Sementara perjalanan wisatawan nusantara sepanjang 2025 mencapai 62,56 juta perjalanan, naik 29,63 persen dibanding 2024.
Sektor investasi juga menunjukkan kinerja signifikan. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp130,2 triliun atau menempatkan Banten di peringkat empat nasional. Angka itu melampaui target daerah maupun target nasional serta menyerap 214.216 tenaga kerja.
Dalam tata kelola pemerintahan, Pemprov Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2024 untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Indeks SPBE 2025 meningkat menjadi 3,69 dengan kategori sangat baik, sementara skor Survei Penilaian Integritas mencapai 73,22.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi peningkatan kinerja tata kelola tersebut, meski mendorong perbaikan lanjutan agar skor integritas terus meningkat.
Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Teguh Aris Munandar, menilai terdapat pergeseran paradigma pembangunan yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat.
Memasuki tahun kedua, Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmen melanjutkan akselerasi delapan program prioritas tersebut guna memastikan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berintegritas di seluruh wilayah Banten.
