SERANG, (JD) – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (25/8/2025).
Rakor yang dipandu Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra, Komarudin, turut dihadiri Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi, para bupati/wali kota se-Banten, Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah, serta Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim.
“Alhamdulillah hari ini bersama seluruh Bupati dan Wali Kota kami melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Rapat ini membahas isu pembangunan infrastruktur di Banten, termasuk banjir, sampah, jalan, dan sebagainya,” ungkap Gubernur Andra Soni.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara bersama agar program pusat selaras dengan program provinsi maupun kabupaten/kota. “Apa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat juga tersinkronisasi dengan apa yang kami bangun,” tegasnya.
Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya menghindari ego sektoral maupun ego antar daerah. “Karena outputnya adalah masyarakat,” ujarnya. Senada, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menyoroti isu strategis seperti konektivitas jalan nasional, ketahanan pangan, penanganan banjir, sampah, transportasi massal, hingga persiapan PON XXIII tahun 2032.
Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan memaparkan, salah satu program prioritas adalah pembangunan 60 ruas jalan sepanjang 64 km dengan anggaran Rp183 miliar melalui Program Bang Andra. Sementara usulan ke pemerintah pusat mencakup 29 ruas jalan sepanjang 126 km senilai Rp645,7 miliar. Selain jalan, tantangan lain yang dibahas antara lain banjir perkotaan, kekeringan di 295 desa/kelurahan, dan kebutuhan air bersih.
Dalam sesi usulan, para bupati dan wali kota menyampaikan kebutuhan spesifik daerahnya, mulai dari penanganan banjir di Sungai Cisadane, Cidurian, dan Cirarab di Kabupaten Tangerang; normalisasi sungai dan perbaikan irigasi di Kabupaten Serang dan Lebak; rehabilitasi jaringan irigasi serta mitigasi banjir di Pandeglang; pembangunan flyover, underpass, serta normalisasi sungai di Kota Tangerang, Serang, Cilegon, dan Tangsel.
Kepala BBWS C3, Dedi Yudha Lesmana, mewakili satker Kementerian PUPR, memastikan bahwa usulan pemerintah daerah akan ditampung dan sebagian besar sedang dalam proses pelaksanaan. “Usulan bupati/wali kota kami tampung, khususnya yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Rakor ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dan memastikan pembangunan infrastruktur di Banten berjalan terpadu serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
