BANDUNG, (JD) — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menanggapi serius isu kebocoran data yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa potensi kebocoran kemungkinan terjadi di tingkat pusat, mengingat kasus serupa juga dilaporkan di sejumlah kota di Indonesia.
“Untuk kebocoran data, saya khawatir ini terjadi di pusat, karena juga terjadi di beberapa kota lain,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (8/4/2026).
Meski demikian, Pemerintah Kota Bandung tidak tinggal diam. Farhan menegaskan pihaknya terus melakukan langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat serta pengelola pusat data nasional guna mencegah penyalahgunaan data masyarakat.
Selain itu, Pemkot Bandung juga menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan adanya tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan siapa pun yang membocorkan data dapat segera ditindak,” tegasnya.
Dalam upaya memperkuat sistem pengelolaan data di tingkat daerah, Farhan menjelaskan bahwa Pemkot Bandung menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya dengan tidak menyimpan data secara mandiri.
“Kami hanya mengumpulkan data kemudian menyerahkannya ke pusat data nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagai pihak yang bertugas menghimpun data, Pemkot Bandung memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pengumpulan dilakukan secara transparan dan berbasis persetujuan masyarakat.
“Kami pastikan masyarakat yang memberikan data melakukannya dalam kondisi sadar dan bersedia,” tutupnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga keamanan data publik, sekaligus mendorong penguatan sistem perlindungan data secara menyeluruh di tingkat nasional.
