TANGERANG (JD) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara reaktif dan sektoral.
“Dibutuhkan langkah strategis, terencana, dan berkelanjutan agar persoalan yang terus berulang ini tidak menjadi siklus tahunan tanpa solusi nyata,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Kamis (22/1/2026).
Amud menegaskan bahwa banjir merupakan persoalan struktural yang menuntut penanganan menyeluruh, mulai dari daerah hulu hingga hilir.
Menurutnya, fokus pada wilayah terdampak saja tidak akan cukup jika akar persoalan di bagian hulu tidak disentuh secara serius.
Amud juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat dinilai krusial, terutama untuk menopang kebutuhan anggaran dan menjalankan program pengendalian banjir berskala besar.
Banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang menjadi alarm keras akan belum tuntasnya persoalan tata kelola air di daerah tersebut.
Curah hujan tinggi yang diperparah kiriman air dari wilayah hulu kembali memunculkan dampak serius bagi aktivitas dan keselamatan warga.
“DPRD memandang, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir seperti normalisasi sungai, penguatan tanggul, pembangunan embung, hingga waduk penahan air harus menjadi agenda prioritas,” tandas Amud.
Selain itu, pembenahan sistem drainase dan pengelolaan tata air di kawasan rawan banjir juga perlu dirancang dengan perencanaan matang dan pelaksanaan yang konsisten.
Amud menegaskan, DPRD Kabupaten Tangerang akan terus menjalankan perannya dalam mengawal kebijakan penanganan banjir, baik melalui fungsi anggaran, pengawasan, maupun koordinasi lintas sektor.
“Harapannya, upaya konkret dapat segera diwujudkan agar masyarakat Kabupaten Tangerang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang banjir yang berulang,” pungkasnya.
