TANGERANG (JD) – Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPW GMPK) Provinsi Banten merilis evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah.
Dalam press release yang diterima redaksi JurnalDaily.co, pada Selasa 10 Maret 2026, GMPK menilai tahun pertama kepemimpinan menjadi momentum krusial untuk mengukur arah pembangunan daerah.
Namun, GMPK menyebut berbagai indikator menunjukkan masih adanya persoalan struktural yang belum ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
Ketua DPW GMPK Provinsi Banten, Mohamad Jembar, M.Si, menegaskan bahwa satu tahun pertama pemerintahan seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan kerja atau program yang tertulis di atas kertas. Yang lebih penting adalah realisasi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Tangerang
“Pemimpin bukan hanya dituntut bisa bekerja secara administratif, tetapi harus bisa berbuat nyata untuk masyarakat. Rakyat hari ini menunggu bukti, bukan sekadar janji,” tandasnya.
Jembar menjelaskan bahwa berbagai persoalan mendasar di daerah masih menjadi perhatian publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta tata ruang yang harus terintegrasi. Terkait banjir melanda Kabupaten Tangerang di 25 kecamatan dari 29 kecamatan, maka perlunya evaluasi nyata untuk perbaikan tata ruang yang berintegrasi.
“Agar masyarakat nyaman dalam menjalankan kehidupannya hingga transparansi dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukkan langkah-langkah konkret yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” paparnya.
GMPK sebagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen terhadap pengawasan kebijakan publik juga menilai keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Refleksi satu tahun pemerintahan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah khususnya para kepala dinas, camat, lurah dan kepala desa. Agar ke depan kinerja yang dilakukan tidak hanya bersifat rutinitas birokrasi, melainkan mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Jembar menegaskan bahwa rakyat memberikan mandat kepada pemimpin melalui proses demokrasi dengan harapan adanya perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap janji politik yang pernah disampaikan harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Bukan hanya bisa bekerja, tetapi harus bisa berbuat. Karena rakyat menunggu realisasi dari janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Jembar juga berharap pemerintahan Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah dapat menjadikan refleksi satu tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun daerah secara lebih progresif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus terjaga, sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
“Perlunya kerja sama-sama dan sama-sama kerja dalam menjalankan pemerintahan. Tidak ada perbedaan kepentingan serta menjamin semua perangkat kerja berbuat nyata untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
