Tangerang (JD) – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid Resmi melantik Hj. Aida Hubaedah sebagai Ketua Dewan Kesenian dan kebudayaan (DKKT) Kabupaten Tangerang masa bakti 2025-2030.
Kegiatan digelar dengan mengusung tema “Bersama Kita Bina Sinergitas Mengedepankan Seni dan Budaya di Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang” di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Pemkab Tangerang, Rabu (1/10/25).
Dalam pelantikan bupati menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan (DKKT) Kabupaten Tangerang Hj. Aida Hubaedah, beserta para pengurus.
“Semoga dengan dilantiknya Dewan Kesenian ini dapat menambah gairah seni budaya yang ada di kabupaten Tangerang,” ujar Bupati.
Bupati Maesyal Rasyid menekankan kepada seluruh anggota DKKT untuk segera melaksanakan rapat kerja dan melanjutkan program program pemerintahan.
“Keanekaragaman yang ada di kabupaten Tangerang tentu harus kita manfaatkan dan kita lestarikan,” ucap Bupati.
Di tempat yang sama, H. Aida Hubaedah mengaku bangga dan bahagia atas terselenggaranya pelantikan ini.
“Mudah-mudahan DKKT yang terlantik ini dapat berkolaborasi dan memdukung program program bupati 5 tahun kedepan,” tutur Hj. Aida Hubaedah.
Senada disampaikan oleh Kadispora Kabupaten Tangerang Ratih Rahmawati dimintai tanggapan atas pernyataan miskinnya prestasi kesenian dan kebudayaan Kabupaten Tangerang. Ratih tidak langsung menjawab.
Imam Subeki, Kepala Bidang Budaya dan Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Tangerang yang mendampingi Ratih yang memberikan jawaban. Kata dia, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah kerja sama, baik dengan DKKT atau dengan sanggar seni.
“Kami sudah menyelenggarakan lomba seni tari, lomba cipta tari, kemudian budaya. Nah, itu diharapkan nanti lahir anak-anak kita yang punya keterampilan luar biasa dengan seninya,” kata Imam.
Ratih pun menambahkan keterangan yang disampaikan Imam. Kata Ratih, saat ini sanggar seni yang memiliki badan hukum masih sedikit. Dinas yang dipimpinnya pun membantu memfasilitasi sanggar seni agar memiliki legalitas.
Legalitas, terang Ratih, menjadi syarat untuk bisa mendapatkan dukungan, terutama dukungan anggaran dari pemerintah.
“Tahun 2025 ini ada 5 yang kita fasilitasi,” ujar Ratih.
