Tangerang-(JD) – Meski setiap tahun menggelontorkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Tangerang masih terbilang tinggi.
Kondisi ini memaksa Pemkab Tangerang menggandeng pihak swasta untuk mempercepat program bedah rumah melalui skema kolaborasi Corporate Social Responsibility (CSR).
Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menegaskan hal itu saat meninjau RTLH milik pasangan Oman dan Wiyah di Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kamis (2/10/2025). Rumah keluarga tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan harus segera direnovasi.
“Pagi ini saya ada di Desa Patrasana Kecamatan Kresek didampingi pak Camat dan Kepala Desa. Hari ini saya meninjau rumah tak layak huni yang memang harus segera kita perbaiki,” ujar Intan.
Ia menambahkan, kondisi rumah tersebut rawan terlebih di musim penghujan. Karena itu, ia meminta agar pemerintah Kecamatan, Desa, dan masyarakat bergotong royong mempercepat perbaikan.
“Insya Allah pemerintah daerah bersama kecamatan dan desa dalam waktu dekat akan membangun rumah tersebut agar layak ditempati dan lebih sehat,” tandasnya.
Menurut Intan, Pemkab Tangerang terus memaksimalkan pelaksanaan program bedah rumah. Tahun ini, pemerintah menargetkan 1.190 unit RTLH untuk direnovasi, dengan dukungan anggaran APBD mencapai lebih dari Rp41,6 miliar atau sekitar Rp35 juta per rumah.
“Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, kecamatan, desa, maupun swasta dengan CSR-nya, akan terus melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni. Kami berharap program ini berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Wabup juga menekankan bahwa penggunaan anggaran besar ini harus diawasi ketat oleh semua pihak, agar benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.
