JAKARTA, (JD) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto, meluncurkan platform Government Technology (GovTech), yang dijadwalkan pada 17 Agustus 2025. Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar dalam membangun sistem pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
GovTech akan mengintegrasikan lebih dari 2.700 aplikasi kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan secara parsial ke dalam satu super apps nasional. Inisiatif ini dianggap sebagai jawaban atas kompleksitas birokrasi dan inefisiensi anggaran yang selama bertahun-tahun membebani negara.
“Komitmen Presiden Prabowo meluncurkan GovTech adalah langkah strategis dan visioner. Digitalisasi bukan hanya urusan teknologi, tapi juga transformasi tata kelola pemerintahan agar lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat,” tegas Bambang Soesatyo (Bamsoet), Selasa (27/5/2025), saat menerima jajaran direksi Hypernet Technologies di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut hadir CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei, Vice President William, dan Senior Account Manager Okta, sebagai bagian dari diskusi teknologi penunjang GovTech.
Bamsoet, yang juga Ketua MPR ke-15 dan mantan Ketua DPR RI, menjelaskan bahwa salah satu kekuatan utama GovTech adalah kemampuan meminimalkan ruang manipulasi anggaran dan pengadaan barang. Melalui sistem seperti e-catalog 6.0, proses evaluasi vendor dan kebutuhan instansi akan berbasis data serta terbuka untuk publik.
“Dengan pengawasan berbasis digital, kita bisa menghemat hingga Rp 100 triliun dalam beberapa tahun. Ini hasil dari pemangkasan biaya operasional dan pemberantasan praktik korupsi yang selama ini bersumber dari celah-celah sistem manual,” ungkapnya.
Platform ini juga akan menyediakan portal transparansi anggaran, memungkinkan publik untuk memantau langsung pengeluaran negara dan proyek-proyek strategis.
Bamsoet juga menyoroti kebijakan rekening wajib bagi setiap keluarga, sebagai bagian dari sistem distribusi bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran. Dengan kebijakan ini, dana seperti BLT dan PKH akan langsung diterima masyarakat tanpa melalui perantara.
“Kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga pembersihan jalur distribusi bansos dari potensi kebocoran. Data DEN mencatat, sistem ini dapat memangkas kebocoran hingga 30%,” katanya.
Sebagai salah satu pemimpin di parlemen dan partai besar koalisi pemerintah, Bamsoet menegaskan bahwa Partai Golkar mendukung penuh digitalisasi tata kelola pemerintahan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan serius perlu diantisipasi, terutama terkait kesenjangan literasi digital dan infrastruktur di daerah terpencil.
Ia mendorong pelatihan bagi aparatur desa serta kolaborasi dengan startup lokal untuk mempercepat adopsi teknologi di tingkat akar rumput.
“Peringkat daya saing digital Indonesia yang melonjak dari 56 ke 43 menurut EVDI menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Tinggal memastikan bahwa GovTech tidak hanya menjadi proyek elit, tetapi benar-benar menjangkau rakyat hingga ke desa,” tutup Bamsoet.
GovTech dinilai banyak pihak sebagai salah satu legasi awal Presiden Prabowo Subianto, dalam menata ulang fondasi birokrasi Indonesia. Dukungan terbuka dari tokoh-tokoh partai besar seperti Bamsoet menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar agenda teknokratis, tetapi bagian dari strategi politik pemerintahan Prabowo untuk menciptakan warisan pemerintahan yang bersih, digital, dan berorientasi pelayanan.
