JAKARTA, (JD) – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, kembali menegaskan bahwa upaya memperbaiki kualitas bangsa harus dimulai dari pembenahan partai politik (parpol) sebagai fondasi utama demokrasi.
Menurut Bamsoet, parpol memegang peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Parpol menjadi satu-satunya pintu pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga menentukan arah kepemimpinan nasional dan pembangunan lima tahunan.
“Jika ingin memperbaiki bangsa secara menyeluruh, pembenahan harus dimulai dari partai politik. Parpol adalah tulang punggung demokrasi dan hulu dari seluruh proses politik,” ujar Bamsoet saat memberikan testimoni dalam perayaan ulang tahun ke-70 sekaligus peluncuran 12 buku Jimly Asshiddiqie di Parle Senayan, Selasa (21/4/2026).
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Zulkifli Hasan, Natalius Pigai, Fahri Hamzah, hingga Mahfud MD dan Din Syamsuddin.
Bamsoet menjelaskan, parpol memiliki kewenangan besar dalam menentukan pejabat publik strategis melalui mekanisme politik di DPR. Proses seleksi jabatan seperti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga pimpinan lembaga negara seperti KPK, KPU, BPK, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung tidak lepas dari peran fraksi-fraksi parpol
.
“Dengan kewenangan sebesar itu, parpol memegang kendali penting dalam menentukan kualitas institusi negara. Karena itu, reformasi parpol menjadi kebutuhan mendesak agar seleksi pejabat benar-benar berbasis merit dan integritas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti berbagai persoalan bangsa seperti korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang dinilai tidak terlepas dari kualitas parpol. Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 yang masih berada di kisaran skor 37 menunjukkan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Selama hulu demokrasi belum sehat, maka hilirnya akan bermasalah. Kesejahteraan rakyat sulit tercapai jika proses politik masih diwarnai praktik yang tidak ideal,” ujarnya.
Bamsoet menekankan perlunya langkah konkret pembenahan, antara lain memperkuat sistem kaderisasi, meningkatkan transparansi pendanaan politik, serta mendorong pendidikan politik yang lebih substantif. Meski partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai sekitar 82 persen, kualitas partisipasi dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih rasional dan berbasis program.
“Ke depan, partai politik harus menjadi institusi modern, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, parpol dapat melahirkan pemimpin berkualitas serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkas Bamsoet.
