TANGERANG (JD) – Permasalahan banjir kembali mencuat sebagai keluhan utama warga Kabupaten Tangerang setelah sejumlah kawasan kembali tergenang dalam beberapa pekan terakhir.
Genangan air yang muncul baik di permukiman maupun ruas jalan utama menimbulkan pertanyaan publik terkait efektivitas program penanganan banjir yang selama ini dijalankan pemerintah daerah.
Di tengah upaya perbaikan drainase yang berlangsung di beberapa titik, warga menilai hasilnya belum terlihat signifikan.
Kondisi tersebut menciptakan kekhawatiran bahwa masalah banjir akan terus berulang, terutama memasuki musim hujan dengan intensitas tinggi.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, H. Saepudin, S.Pd menegaskan bahwa banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Ia mengakui keluhan masyarakat terkait genangan air terus mengalir setiap kali hujan turun.
“Keluhan soal banjir ini masih rutin kami terima. Memang ada progres perbaikan drainase, tetapi persoalan banjir belum teratasi secara menyeluruh,” ujar Saepudin didampingi Yakub, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (19/1/2026).
Saepudin menilai langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah berada pada arah kebijakan yang tepat. Namun, menurutnya, kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir harus diperbesar agar intervensi dapat menjangkau lokasi-lokasi yang hingga kini belum tersentuh program perbaikan.
“Beberapa titik banjir belum mendapatkan penanganan signifikan karena keterbatasan alokasi anggaran. Artinya, perlu penambahan anggaran khusus agar penanganannya lebih merata,” kata Saepudin.
Politisi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa penanganan banjir tidak boleh dilakukan secara terpisah atau parsial. Modernisasi jaringan drainase, pengendalian sedimentasi, hingga penataan kembali aliran sungai harus dirancang sebagai program terpadu yang berkelanjutan.
“Ini masalah serius. Jika tidak ditangani secara komprehensif, banjir di Kabupaten Tangerang bisa semakin parah, apalagi kondisi cuaca saat ini sulit diprediksi,” lanjutnya.
Saepudin juga menegaskan penanganan banjir merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa persoalan banjir ditangani secara serius. Dampaknya sangat besar terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan warga,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mempercepat langkah-langkah penanganan yang lebih konkret agar warga tidak terus dirugikan oleh persoalan banjir yang tak kunjung tuntas.
