Jakarta,(JD) – Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perikanan Indonesia (DPP SBPI) menyatakan sikap dukungan penuh terhadap usulan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Langkah tersebut dinilai strategis untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan pelayanan keamanan yang profesional dan bebas dari intervensi politik sektoral.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perikanan Indonesia (DPP SBPI), Rahmat, ia mengatakan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden sejalan dengan amanat konstitusi dan kebutuhan objektif bangsa dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan lintas negara, terorisme, hingga gangguan kantibmas di tingkat daerah serta Desa.
“Sebagai organisasi SBPI yang lahir sebagai pencari ikan, saya melihat langsung betapa pentingnya kehadiran Polri yang kuat, tegas, dan responsif. Kepolisian (Polri,red) di bawah Presiden akan memiliki garis komando yang jelas, cepat, dan akuntabel,” ungkap Rahmat, sa’at ditemui di Jakarta, Kamis (12/02/2026).
Ketua DPP SBPI menilai, usulan tersebut justru akan memperkuat prinsip netralitas Polri, karena Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepentingan sektoral kementerian tertentu. Dengan demikian, sebut Rahmat, Polri dapat lebih fokus menjalankan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Rahmat menekankan bahwa penguatan kelembagaan Polri harus dibarengi dengan komitmen reformasi internal, penegakan hukum yang berkeadilan, dan peningkatan profesionalisme serta integritas aparat hingga ke tingkat desa.
“Dukungan saya baik anggota bukan ada kepentingan pribadi. Yang jelas transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus menjadi fondasi utama Polri ke depan,” sebutnya.
Sebagai Ketua, lanjut Rohmat, mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, serta tokoh bangsa untuk berdiskusi secara objektif dan konstruktif demi menemukan formula terbaik dalam memperkuat institusi Polri sebagai garda terdepan keamanan nasional.
“Kami komitmen akan terus mengawal kebijakan strategis negara yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya masyarakat desa, demi terwujudnya Indonesia yang aman, adil, dan berdaulat,” pungkasnya.
