BANTEN, (JD) — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2025 mencapai 77,25 poin. Angka tersebut meningkat 0,90 poin atau 1,18 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di level 76,35 poin.
Kenaikan IPM ini ditopang oleh perbaikan seluruh dimensi penyusunnya. Beberapa indikator bahkan mencatat percepatan pertumbuhan, di antaranya Umur Harapan Hidup yang meningkat 0,48 persen serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tumbuh signifikan sebesar 3,58 persen.
Anggota DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo, menilai capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Banten berjalan efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan capaian IPM 77,25, Banten tidak hanya melampaui target, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif dan berkeadilan,” ujar Budi, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, peningkatan ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Di tingkat daerah, kebijakan sekolah gratis yang diinisiasi Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah dinilai berhasil memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Program tersebut, lanjut Budi, secara langsung meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
Implementasi program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta pada tahun ajaran 2025–2026 juga menunjukkan dampak positif. Rata-rata lama sekolah di Banten pada 2025 tercatat sekitar 9,38 tahun, meningkat dari 9,05 tahun pada 2024.
“Kenaikan sekitar 0,33 tahun ini tergolong signifikan dan menunjukkan semakin banyak penduduk yang menempuh pendidikan lebih lama,” jelasnya.
Tak hanya itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat menjadi sekitar 13,5 tahun. Angka ini mencerminkan terbukanya peluang generasi muda untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Selain sektor pendidikan, Budi menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat turut memberikan kontribusi besar, tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi dan pemerataan.
“Program ini memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang memadai, sehingga lebih sehat dan fokus dalam belajar,” katanya.
Lebih jauh, MBG juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok yang melibatkan petani, pelaku UMKM, hingga tenaga distribusi. Dampaknya terlihat pada menurunnya ketimpangan pendapatan, dengan Gini rasio Banten yang turun menjadi 0,312 pada 2025.
Budi menegaskan, sinergi antara kebijakan sekolah gratis dan program MBG menjadi kunci dalam mendorong peningkatan IPM di Banten.
“Pendidikan yang semakin terjangkau dan gizi yang semakin terjamin menciptakan generasi yang lebih siap, sementara perputaran ekonomi memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
“Peningkatan IPM Banten bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa pembangunan inklusif melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi mampu berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya.
