TANGERANG (JD) – Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Tangerang (KM2KT) melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tangerang yang dinilai mengalami stagnasi dan tidak produktif.
Melalui pernyataan sikap yang disampaikan pada Jumat, 23 Januari 2026, organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan ini mendesak Bupati dan Wakil Bupati Tangerang untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap jajaran OPD yang belum menunjukkan performa optimal.
Koordinator Lapangan (Korlap) KM2KT, Abiyyu Ikhbar Atahaya, dengan tegas menyoroti fenomena OPD yang lebih mengedepankan aspek formalitas dibandingkan substansi kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Banyak OPD hari ini lebih sibuk pada formalitas daripada substansi kerja. Anggaran habis, tapi rakyat tak merasakan dampaknya. Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak boleh menjadi panggung nyaman bagi pejabat gagal,” tegasnya.
Dalam analisisnya, Abiyyu Ikhbar Atahaya memaparkan bahwa kondisi birokrasi di Kabupaten Tangerang sedang berada dalam titik stagnasi yang mengkhawatirkan. Beberapa dinas teknis dinilai tidak mampu merealisasikan program-program kerja yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah OPD justru disinyalir menjadi sarang pemborosan anggaran dan praktik-praktik manipulatif yang jauh dari semangat pelayanan publik.
“Evaluasi bukan hanya tentang kinerja administratif, tapi juga tentang moralitas jabatan. Jika seorang kepala dinas tidak memiliki kepekaan sosial dan kapasitas teknis, maka ia gagal menjalankan mandatnya. Bupati dan Wakil Bupati harus berani mengambil langkah tegas, bukan sekadar rotasi politik,” tambahnya.
KM2KT menekankan bahwa pembangunan daerah akan terhambat jika dikelola oleh jajaran birokrat yang tidak memiliki visi jelas. Mereka berpendapat, dalam konteks Kabupaten Tangerang yang masih tertinggal dalam aspek infrastruktur dan pelayanan dasar, setiap OPD seharusnya berperan sebagai motor penggerak perubahan, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
Organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan ini bahkan mengeluarkan pernyataan keras bahwa jika evaluasi menyeluruh tidak segera dilakukan, maka Bupati dan Wakil Bupati Tangerang patut diduga bersekongkol dalam ketidakmampuan sistemik tersebut.
“Jika evaluasi menyeluruh tidak dilakukan, maka Bupati dan Wakil Bupati patut diduga bersekongkol dalam ketidakmampuan sistemik ini. Rakyat Kabupaten Tangerang butuh kepemimpinan yang progresif dan berani membersihkan barisan dari elemen-elemen penghambat kemajuan,” ujarnya.
Salah satu fenomena ironis yang disorot KM2KT adalah adanya kesenjangan responsivitas antara Bupati-Wakil Bupati dan jajaran OPD di bawahnya.
“Betapa lucunya jika di daerah Kabupaten Tangerang, justru jauh lebih peka dan responsif seorang Bupati-Wakil Bupati sebagai atasan ketimbang oknum OPD yang berada di posisi bawahan. Ini menandakan bahwa Bupati-Wakil Bupati Tangerang harus ambil sikap yang tegas,” pungkasnya.
KM2KT menyatakan komitmennya untuk mengawal isu ini secara berkelanjutan. Mereka berencana menyiapkan kajian akademik terhadap kinerja OPD yang dianggap bermasalah, dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi massa yang lebih besar jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
