Oleh: Kang Nash
Dikutip dari Sambutan & arahan Ahmad Suja’i pada (Anggota KPU Provinsi Banten)
Pelatihan Jurnalistik dalam rangka penguatan kehumasan untuk mendukung program pendidikan pemilih berkelanjutan dan Monev Keterbukaan informasi publik Tahun 2026
Aula KPU Pandeglang, 30/04/2026
PANDEGLANG – Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menekankan pentingnya pemutakhiran data dan kualitas literasi digital di seluruh Satuan Kerja (Satker) Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi fokus utama dalam pertemuan koordinasi yang digelar di Aula Kantor KPU Pandeglang.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran Sekretaris KPU, Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), serta para operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Provinsi Banten.
Akurasi Data sebagai Wajah Lembaga
Dalam arahannya, ditekankan bahwa salah satu prasyarat utama untuk meraih predikat “Informatif” dari Komisi Informasi adalah ketersediaan informasi berkala yang akurat. KPU tidak hanya dituntut untuk bekerja secara teknis, tetapi juga harus mampu menyajikan profil lembaga yang mutakhir kepada publik.
“Informasi berkala, mulai dari profil alamat hingga struktur organisasi, harus selalu diperbarui. Website lembaga adalah wajah kita; jangan sampai publik melihat data yang sudah usang atau struktur kepemimpinan yang belum ter-update,” ungkap perwakilan KPU Banten dalam sambutannya.
Selain informasi berkala, informasi yang sifatnya “serta-merta” seperti hasil rekapitulasi, berita acara (BA), dan tahapan pemilu, menjadi instrumen krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Keterlambatan dalam mengunggah data-data tersebut dinilai dapat menghambat hak publik dalam mengakses informasi kepemiluan.
Persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Menyongsong agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Komisi Informasi, seluruh Satker diminta untuk melakukan koreksi internal secara mandiri. Kesiapan ini bukan sekadar untuk mengejar penghargaan, melainkan pemenuhan kewajiban konstitusional dalam pengelolaan dokumentasi.
“Monev bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Oleh karena itu, kesiapan pengelolaan informasi dan dokumentasi harus menjadi budaya kerja harian, bukan sekadar persiapan sesaat,” tegasnya.
Kualitas Narasi dan SDM di Era Digital
Selain aspek teknis administratif, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penulisan narasi kegiatan juga menjadi poin krusial. KPU diharapkan mampu memproduksi tulisan yang berkualitas, cepat, dan edukatif bagi masyarakat.
Di tengah arus informasi yang sangat cepat, agen-agen informasi KPU dituntut memiliki keterampilan jurnalisme yang mumpuni. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat tersampaikan dengan pesan yang kuat, elegan, dan mudah dipahami oleh pemilih, terutama generasi muda yang sangat aktif di media sosial.
Komitmen Kolektif
Pertemuan ini ditutup dengan ajakan untuk membangun komunikasi yang lebih solid dan profesional di seluruh lini. Kedewasaan dalam berorganisasi serta semangat kolaborasi antara personil senior dan junior menjadi kunci utama dalam menjaga integritas KPU sebagai garda terdepan demokrasi di Provinsi Banten.
Melalui langkah-langkah perbaikan ini, KPU Provinsi Banten optimistis dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih prima, transparan, dan mampu menjawab kepercayaan masyarakat.
Highlight:
– Transparansi Digital: Kewajiban memperbarui profil dan struktur organisasi pada website resmi secara berkala.
– Responsivitas Informasi: Percepatan publikasi data “serta-merta” terkait tahapan pemilu.
– Kualitas Konten: Pentingnya narasi tulisan yang berkualitas dalam setiap publikasi kegiatan.
– Kesiapan Monev: Standarisasi pengelolaan PPID untuk mencapai predikat lembaga yang informatif.
