TANGERANG, (JD) – Aktivitas pengurukan lahan secara masif yang dilakukan oleh pengembang PIK 2 di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, khususnya di Kecamatan Kronjo, menuai sorotan. Warga dan tokoh pemuda setempat menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proyek pengurukan tersebut, yang dinilai tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem dan aliran sungai.
Pengurukan ini terutama terjadi di Desa Muncung dan Pagedangan Ilir. Menurut tokoh pemuda Kronjo, Nurhasan, warga pada dasarnya tidak menolak adanya pembangunan oleh pihak swasta, apalagi jika membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
“Saat ini yang kami khawatirkan bukan pembangunannya, tapi dampak dari pengurukan yang tidak terkontrol. Sungai-sungai yang menjadi jalur air malah ikut tertimbun, dan itu sangat berbahaya,” ujar Nurhasan saat ditemui, Jumat (16/5/2025).
Ia menyebut bahwa pengurukan di dua desa tersebut menyebabkan banjir yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Desa Pagedangan Ilir, Desa Kronjo, hingga Desa Pagedangan Udik kini kerap terendam banjir setiap kali hujan turun. Bahkan Pasar Kronjo, yang selama ini bebas dari genangan air, kini turut terdampak.
“Sejak ada pengurukan ini, hujan sedikit saja bisa membuat air menggenang. Banjir sekarang seperti langganan, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Kalau tidak percaya, silakan lihat sendiri saat hujan turun,” lanjutnya.
Warga menyayangkan tidak adanya langkah nyata dari instansi terkait, baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak pengembang, untuk melakukan normalisasi sungai. Padahal, normalisasi ini sangat penting untuk menjaga kapasitas sungai dalam menampung air hujan, terlebih saat curah hujan tinggi.
Nurhasan pun mendesak agar pemerintah daerah, baik Kabupaten Tangerang maupun Provinsi Banten, turun tangan secara tegas. Ia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pengurukan yang tengah berlangsung. “Jangan sampai pembangunan malah menjadi bencana bagi masyarakat karena mengorbankan daerah resapan dan aliran air,” tegasnya.
Warga berharap adanya langkah konkret dari pemerintah terhadap aktivitas pengurukan, audit lingkungan dari pihak independen, serta keterbukaan informasi dari pihak pengembang mengenai rencana tata kelola lingkungan ke depan. Jika tidak, dikhawatirkan bencana banjir akan semakin parah dan merugikan lebih banyak masyarakat di kawasan pesisir utara Tangerang.
