TANGERANG, (JD) – Mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (10/5/2025). Dalam forum tersebut, mahasiswa menyoroti persoalan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jahwa, salah satu mahasiswa UNIS dari jurusan Informasi Publik, mempertanyakan transparansi alokasi anggaran. Ia menyoroti bahwa PAD Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai Rp8,23 triliun, namun berdasarkan data yang diklaim, angka kemiskinan justru meningkat hingga 55 persen.
“Bagaimana mungkin Kabupaten Tangerang yang dikenal sebagai kota seribu industri, dan termasuk tiga besar kota industri nasional, justru memiliki angka kemiskinan hingga 65 persen? Ini menjadi pertanyaan serius mengenai apakah APBD telah digunakan dengan tepat sasaran,” ujar Jahwa dalam forum.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, masyarakat harus dapat mengakses dan mengetahui penggunaan APBD agar dapat menilai efektivitas dan ketepatan sasaran dari program-program pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, H. Muhamad Amud, membenarkan bahwa APBD Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp8 triliun. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Soal masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, kami di DPRD terus mendorong pemerintah daerah agar menjalankan program-program yang berpihak pada masyarakat,” jelas Amud.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga telah membuka balai latihan kerja (BLK) sebagai salah satu upaya mengatasi pengangguran. Para peserta pelatihan nantinya akan disalurkan ke berbagai industri yang ada di Kabupaten Tangerang.
Terkait data kemiskinan dan pengangguran yang disampaikan mahasiswa, Amud menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang. “Kami akan melakukan pengecekan ulang melalui dinas terkait untuk memastikan validitas data tersebut,” tambahnya.
Amud mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran daerah agar benar-benar digunakan untuk kepentingan.
