TANGERANG (JD) — DPRD Kabupaten Tangerang menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (30/03/2026).
Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang melalui juru bicaranya, H. Yaya Amsori, menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa rapat paripurna ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan dan kinerja kepemimpinan Moch. Maesyal Rasyid bersama Intan Nurul Hikmah sejak dilantik pada Februari 2025.
“Setahun adalah waktu yang cukup untuk menilai arah kebijakan, konsistensi janji politik, serta keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Yaya dalam penyampaian pandangan umum fraksi.
Meski memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah, Fraksi Demokrat menyoroti sejumlah aspek yang dinilai masih memerlukan pembenahan serius. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah serapan belanja daerah. Dari total anggaran lebih dari Rp9,4 triliun, realisasi mencapai sekitar Rp9,1 triliun atau 96,24 persen.
Angka tersebut dinilai cukup tinggi, namun efektivitasnya belum optimal. Fraksi Demokrat menilai masih terdapat kendala seperti keterlambatan proses lelang, persoalan teknis di perangkat daerah, serta lemahnya sinkronisasi antar OPD yang berdampak pada rendahnya realisasi sejumlah program di akhir tahun.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target. Capaian ini diapresiasi, namun diingatkan agar tidak hanya bergantung pada intensifikasi sumber yang ada. Perlu upaya ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak yang lebih berkeadilan, serta optimalisasi pemanfaatan kelebihan pendapatan untuk program yang menyentuh langsung masyarakat.
Persoalan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) turut menjadi catatan penting. Fraksi Demokrat menilai masih adanya program yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi, terutama dalam penanganan isu strategis seperti kemiskinan ekstrem, stunting, dan banjir. Pendekatan kolaboratif dinilai mutlak diperlukan agar kebijakan lebih berdampak.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat mendorong percepatan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik. Pemerintah daerah dinilai perlu menghadirkan terobosan nyata melalui digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta penegakan disiplin dan kinerja ASN secara konsisten.
Menyoroti rancangan APBD 2026, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak hanya pada besaran anggaran, tetapi juga kualitas belanja dan ketepatan arah kebijakan fiskal. Penyesuaian terhadap dinamika transfer pusat serta evaluasi program yang kurang relevan dinilai penting untuk dilakukan.
Fraksi Demokrat juga mendorong kebijakan ekonomi yang lebih inklusif melalui penguatan UMKM berbasis digital, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda melalui kemitraan publik dan swasta yang transparan.
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.
“Kami akan terus mengawal pembangunan secara kritis dan konstruktif demi terwujudnya Kabupaten Tangerang yang maju, berkeadilan, dan sejahtera,” pungkasnya.
