DPRD Kabupaten Tangerang Dengarkan Laporan Pertanggungjawaban Pj Bupati Tahun Anggaran 2023

Banten, Tangerang41 Dilihat

TANGERANG, (JD) – Sebanyak 16 orang dari 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, mengikuti rapat paripurna, Senin (25/3/2024). Agenda paripurna kali ini, para anggota DPRD mendengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawban (LKPJ) Bupati Tangerang, Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat paripurna ke dua pasca penyelenggaraan pemilu 2024 ini, sebagian besar para anggota DPRD abstain dalam rapat. Padahal masa kerja mereka masih sekitar 5 bulan hingga Agustus 2024 mendatang.

Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono dalam penjelasannya menyampaikan, bahwa tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, eksekutif harus menyampaikan LKPJ. Setelah itu, akan diserahkan kepada anggota DPRD apakah LKPJ ini disetujui atau tidak.

“Saya memyampaikan laporan keterangan pertanggungjawab tahun anggaran 2023. Usia penyampaian ini, LKPJ akan dipelajari dan ianalis oleh dprd, sejauhmana relaisasi anggaran, apakah sudah sesuai dengan RPJMD atau belum,” tegas Andi Ony.

Andi Ony menyinggung jika realisasi pendapatan dan belanja daerah rata-rata mencapai 100 persen. Baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja hampir menyentuh angka 100 persen bahkan lebih.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail menyampaikan, usai mendengarkan penyampaian LKPJ dari Pj Bupati Tangerang ini, pihaknya akan menyerahkan kepada faraksi-fraksi. Selanjutnya akan digelar rapat paripurna pandangan umum faraksi-fraksi dan akan dilakukan pembahasan sebelum menyampaikan pendapat akhir fraksi.

“Secara garis bersar memang kita lihat, APBD tahun 2023 realisasinnya bisa dikatakan hampir mendekati 100 persen. Apalagi dari sisi pendapatan dari yang ditargetkan sebeasr Rp 7,4 Triliun realisasinya mencapai Rp 7,9 triliun. Artinya ada kenaikan,” terang Kholid.

Kholid menambahkan, kenapa harus dilakukan pembahasan, karena akan kita lihat apakah capaian RAPBD tersebut sudah sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Pemangunan Jangka Panjang Daerah.

“Akan kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang ditargetkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Tangerang itu sendiri,” tandas politisi asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *