SUMEDANG, (JD) – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terus mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui agenda Sharing Session dan hibah aplikasi SPBE dari Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada anggota Apkasi yang digelar secara daring dari Command Center Kabupaten Sumedang, Rabu (29/4/2026).
Mewakili Dewan Pengurus Apkasi, Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang menegaskan, kolaborasi antar-daerah menjadi kunci utama dalam mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Menurutnya, SPBE bukan sekadar digitalisasi layanan, tetapi juga perubahan fundamental dalam budaya kerja pemerintahan.
“Permasalahan klasik di daerah adalah sistem yang belum terintegrasi dan aplikasi berjalan sendiri-sendiri. Melalui Apkasi, kami membangun jembatan kolaborasi agar keberhasilan satu daerah seperti Sumedang dapat menjadi akselerator bagi daerah lain melalui replikasi inovasi secara nasional,” ujar Sarman.
Dalam forum tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir hadir sebagai narasumber utama sekaligus menyerahkan hibah sejumlah aplikasi unggulan milik Pemkab Sumedang kepada pemerintah kabupaten lain.
Dony menjelaskan, keberhasilan Sumedang dalam menjalankan transformasi digital bertumpu pada integrasi tiga elemen utama yang disebut DNA, yakni Device (perangkat), Network (jaringan), dan Application (aplikasi).
“Transformasi digital di Sumedang diawali dari perubahan pola pikir ASN. Kami beralih dari budaya manual ke digital, dari business as usual menjadi budaya inovatif. Hibah aplikasi ini merupakan bentuk komitmen untuk maju bersama seluruh anggota Apkasi. Prinsip kami adalah integrasi, bukan duplikasi. Satu data, satu sistem, satu standar pelayanan,” tegasnya.
Sejumlah aplikasi terintegrasi yang dihibahkan di antaranya Tahu Sumedang, WAKEPO, SIX, MMagis, Jampe Harupat, Simpati Jitu, hingga platform e-Office. Sistem tersebut dirancang untuk mendukung kepala daerah dalam mengambil kebijakan berbasis data secara real time.
Langkah Apkasi dalam memfasilitasi hibah teknologi ini juga mendapat dukungan pemerintah pusat. Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Elfin Elyas, memberikan apresiasi atas model kolaborasi tersebut sebagai upaya memperkuat administrasi kewilayahan nasional.
Melalui kegiatan ini, Apkasi berharap pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat segera mengadopsi sistem yang telah matang tanpa harus membangun dari awal, sehingga anggaran daerah lebih efisien dan dapat difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat.
“Indikator keberhasilan bukan seberapa banyak aplikasi yang dimiliki, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan,” pungkas Sarman.
Dalam sesi teknis, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang Arief Syamsudin bersama Devi dari Bagian Kerja Sama Pemkab Sumedang menjelaskan skema implementasi dan hibah aplikasi SPBE. Pemkab Sumedang juga menyatakan siap memberikan pendampingan menyeluruh bagi daerah yang ingin mereplikasi sistem tersebut agar dapat memangkas waktu dan biaya pengembangan.
