TANGERANG, (JD) – Puluhan mahasiswa dari berbagai almamater di Kabupaten Tangerang kembali menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (31/8/2023). Para mahasiswa meminta untuk transparansi DPRD atas usulan nama Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, yang diduga ada kepentingan politik tertentu.
Semula sekitar 40 mahasiswa datang dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Diantarnaya menyoroti terkait adanya dua surat usulan nama Pj Bupati yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Meminta DPRD Kabupaten Tangerang transparan terhadap usulan nama-nama Pj Bupati Tangerang,” kata Azis Pattiwara, koordinator aksi, saat berorasi.
Massa aksi sempat ingin masuk ke gedung DPRD dengan terus merangsek. Namun, aparat kepolisian menghadang aksi para mahasiswa ini dengan portal besi. Sehingga aksi saling dorong tak terelakkan. Aksi semakin memanas ketika massa membakar ban bekas dan coba dipadamkan oleh aparat.
Massa dan aparat yang menjaga sempat tersulut emosi. Beruntung, amarah mereka mereda dan aksi berlanjut dengan damai.
Sebelumnya, para mahasiswa ini juga telah menggelar demonstasi di tempat yang sama pada Senin 28 Agustus 2023 lalu. Namun tuntutan mereka untuk menemui para pimpinan DPRD tidak terpenuhi. Sehingga mereka pun mengancam akan menurunkan massa dengan jumlah yang lebih besar.
“Dengan ini, Kami yang tergabung dalam mahasiswa Kabupaten Tangerang menyatakan sikap, jika dalam 3×24 jam ke depan (tuntutan) tidak dipenuhi maka kami akan kembali menggelar Aksi dengan massa lebih besar,” tutupnya.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya mengaku menghormati aspirasi para mahasiswa. Meski demikian, Ia menyatakan bahwa usulan nama Pj Bupati yang mendapat protes dari mahasiswa telah melewati prosedur yang berlaku.
“Terkait Pj kita hanya mengusulkan, nama 3 orang, dari Provinsi 3 orang, dan dari Kementerian 3 orang, sesuai dengan Permendagri Nomor 4 tahun 2023,” terang Adit kepada wartawan.
“Kita pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang sudah melakukan kelengkapan berita acara ke kemendagri sesuai hasil rapat fraksi dan pimpinan,” pungkasnya.
