TANGERANG, (JD) – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, turun langsung memimpin penertiban bangunan liar (bangli) sekaligus memulai normalisasi Sungai Cirarab di wilayah Kecamatan Pasar Kemis dan Sepatan, Minggu (12/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Maesyal tidak hanya mengawal jalannya pembongkaran, tetapi juga terlibat langsung membantu pengangkatan puing-puing bangunan. Langkah ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir dan keselamatan warga di bantaran sungai.
Ia menjelaskan, penataan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Dinas Tata Ruang, Dinas PUPR Provinsi Banten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), unsur TNI-Polri, hingga pemerintah kecamatan, RT/RW, dan para pemilik bangunan.
“Pelaksanaan ini sudah melalui proses sosialisasi dan kesepakatan bersama, termasuk pernyataan dari para pemilik bangunan,” ujar Maesyal.
Menurutnya, Sungai Cirarab memiliki fungsi vital sebagai saluran drainase yang terhubung dengan Situ Gelam dan berhulu dari wilayah Legok. Namun, kondisi bantaran sungai saat ini mengalami abrasi dan pengikisan yang cukup parah, sehingga meningkatkan risiko banjir dan membahayakan warga sekitar.
“Di lapangan sudah terjadi penggerusan tanah. Kami khawatir bangunan di bantaran sungai sangat berisiko, terutama saat debit air meningkat,” katanya.
Sebanyak 62 bangunan liar ditertibkan dalam kegiatan ini, terdiri dari 41 bangunan di Pasar Kemis dan 21 bangunan di Sepatan. Penertiban dilakukan sebagai langkah preventif guna meminimalisir potensi bencana.
“Ini bukan sekadar penertiban, tetapi bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” tegasnya.
Usai pembongkaran, Pemkab Tangerang akan melanjutkan tahap normalisasi sungai, diikuti pembangunan turap untuk memperkuat struktur bantaran. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi risiko banjir.
Program tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat melalui BBWS. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk mempercepat penanganan secara menyeluruh.
“Kami telah berkoordinasi dengan Gubernur Banten dan BBWS. Ini kerja bersama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” ujarnya.
Bupati Maesyal pun mengajak masyarakat untuk mendukung langkah penataan tersebut demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan tertata.
Dukungan juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Pengurus Gereja HKBP Kutabumi, Risma, menyatakan pihaknya mendukung kebijakan normalisasi dan penertiban bangunan liar.
“Kami setuju karena ini untuk kepentingan bersama dan akan mematuhi aturan,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Haji Suryo, pelaku usaha tempe di bantaran Sungai Cirarab. Meski terdampak, ia tetap mendukung langkah pemerintah, sembari berharap adanya kelonggaran waktu untuk proses pemindahan.
“Kami mendukung agar tidak terjadi banjir. Namun kami berharap diberi waktu satu hingga dua hari untuk memindahkan barang,” katanya.
