TANGERANG, (JD) – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tangerang, saat ini memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih. Namun sayang, meski sudah dua hari berjalan, petugas Coklit yang turun ke lapangan tak dibekali atribut dan logsitik yang lengkap dari KPU Kabupaten Tangerang.
Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Panwaslu Kecamatan Rajeg Jamhari mengungkapkan, sebelum turun ke lapangan untuk melakukan coklit, petugas Pantarlih di masing-masing desa dan kelurahan, seharusnya dibekali atribut dan logsitik lengkap. Misalnya mengenakan topi, rompi dan id card. Selain itu, para petugas pantarlih juga dibekali dengan alat kerja seperti buku panduan dan surat tugas atau SK yang diterbitkan KPU.
Namun saat melakukan pengawasan di lapangan menurut Jamhari, masih banyak petugas pantarlih yang tidak dilengakpi dengan atribut. Tak hanya itu, bahkan para petugas pantarlih juga tidak dilengkapi dengan buku panduan atau buku saku. Sehingga masih banyak petugas pantarlih yang telihat tidak siap dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam coklit data pemilih.
“Ini hari ke dua pantarlih melakukan coklit setelah digelar gerakan coklit serentak (GCS) sebelumnya. Seharusnya mereka sudah siap dalam menjalankan tugas dengan bekali yang lengkap. Sehingga tidak bingung lagi dalam menjalankan tugas pencoklitan,” ungkap Jamhari.
Ia menambahkan, Secara teknis, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih, Pantarlih juga memiliki tugas seperti mengikuti bimbingan teknis, menyusun rencana kerja, berkoordinasi dengan PPS dan RT/RW, melaksanakan coklit, membuat laporan harian, menentukan alamat potensial TPS, menyusun laporan hasil coklit, menyerahkan seluruh alat kerja kepada PPS, dan membantu PPS dalam menyusun daftar pemilih.
“Jika buku panduan saja tidak ada bagaimana mereka mau menjalankan tugas dengan baik. Apalagi atribut juga banyak yang belum nerima, seperti masih ada pantarlih yang bertugas tanpa mengenakan rompi dan idcard. Ini kan sangat disayangkan,” tegas Jambari.
Ia berharap, PPK Rajeg segera melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan atribut dan alat kerja para pantarlih. Dikhawatirkan, jika mereka tidak diberikan atribut lengkap terjadi penolakan dari warga.
“Apalagi lembar koordinasi untuk ketua RT/RW saja saya dengar belum ada. Bagaimana mereka akan melakukan koordinasi dengan para ketua RT dan RW tempat mereka bertugas,” tandasnya.
