Sibuk Kunker, Mahasiswa Minta Mendagri Evaluasi Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Tangerang

Banten44 Dilihat

TANGERANG (JD) – Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang (BEM FAI UMT) menyoroti kinerja Anggota DPRD Kabupaten Tangerang jarang berada di kantor untuk menampung keluhan masyarakat.

Pasalnya, banyak masyarakat mengadukan berbagai permasalahan ke FAM Tangerang dan BEM FAI UMT, karena tidak menemukan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang di kantor.

Berdasarkan pengakuan masyarakat, ketika mereka mendatangi kantor wakil rakyat, pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang kerap beralasan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota atau daerah.

“Kemendagri dan kepala daerah harus meninjau tentang Dinas Luar (DL) atau perjalanan dinas DPRD ini, masak DPRD setiap minggu ke luar kota atau daerah. Jadi kapan menampung aspirasi masyarakatnya? Kunjungan apa namanya itu?” kata Fajar, Korlap Aksi FAM Tangerang dan BEM FAI UMT, pada Kamis, 12 Februari 2026.

DPRD, sambungnya, dipilih oleh rakyat dan bertugas menampung setiap permasalahan rakyat, jika mereka disibukkan dengan kunjungan kerja, kapan waktu DPRD untuk mengurus rakyat.

“Rakyat itu masalahnya banyak, jangan pergi-pergi. Kalau DPRD ke luar kota atau daerah ke mana masyarakat ngadu lagi? Mereka dipilih untuk ngurus rakyat, bukan untuk jalan-jalan,” tegasnya.

Kalau alasan ingin belajar dan menambah wawasan, sebaiknya cukup didatangkan saja perwakilan ke Kabupaten Tangerang. Selain agar DPRD bisa stand bye di Kabupaten Tangerang, solusi ini juga dinilai Fajar sebagai bentuk efisiensi anggaran.

“Kalau mau belajar, datangkan gurunya bukan kita datang ke tempat guru. Mau konsultasi dengan Kemendagri, cukup undang Kemendagri ke Kabupaten Tangerang. Jadi cuma satu orang yang kita bayar. Jangan kita berbondong-bondong ke sana habis-habiskan anggaran,” jelasnya.

Kalaupun harus kunker, tambahnya, cukup tiga atau empat kali saja dalam setahun, supaya DPRD bisa fokus melakukan tugasnya terutama dalam mengawasi pembangunan dan menampung aspirasi.

“Itu lebih baik. Anggaran perjalanan dinas mereka ini dialihkan ke pembangunan seperti sekolah. Negeri ini sedang krisis, jangan jadikan itu (perjalanan dinas) ajang cari uang, mahasiswa juga akan mengirim surat ke Kemendagri terkait permasalahan ini,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *