TANGERANG, (JD) – Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu, digelar sebagai refleksi Hari Tani yang jatuh pada 27 September, Sabtu (28/9/2024).
Mereka menilai ada sejumlah persoalan yang tidak terselesaikan selama Andy Ony menjabat bupati khusunya persoalan agraria.
Ketua GMNI Kabupaten Tangerang Endang Kurniawan menjelaskan, Ada 10 point Kritikan dan tuntutan pihaknya sebagai bentuk refleksi Hari Tani.
“Ada 10 point yang semestinya bisa diselesaikan oleh Pj Bupati Andy Ony beserta jajarannya,”
Inilah 10 tuntutan aksi mahasiswa :
1. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk berpihak kepada rakyat, bukan kepada korporasi dibalik pembangunan PIK 2.
2. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk memastikan ketersediaan akses jalan masuk ke dalam kawasan PIK 2 bagi warga yang tinggal berdekatan dengan PSN tersebut.
3. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk memastikan pembebasan lahan dengan prinsip ganti untung bagi rakyat, serta mengusut oknum yang diduga memainkan NJOP di bawah rata-rata untuk pengadaan lahan PIK 2 yang merugikan rakyat pemilik tanah.
4. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk menkonsolidasikan dengan BPN, Kepolisian dan instansi lain terkait guna memberantas mafia tanah di Kabupaten Tangerang secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik.
5. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk mengevaluasi Balai Penyuluhan pertanian.
6. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk memastikan terpenuhinya hak asasi petani seperti perlindungan dan pemberdayaan.
7. Mendesak DPRD Kabupaten Tangerang untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait agar segera melakukan tindakan terhadap Irigasi di Kabupaten Tangerang yang tidak berfungsi baik karena force majeur, kebutuhan normalisasi dan membuat alternatif sementara untuk memenuhi kebutuhan air dari petani.
8. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk melindungi sawah produktif danLP2B serta hutan mangrove dari keganasan para kapitalis untuk tidak dialih fungsi.
9. Menunut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk mermudah perizinan dan menjamin harga komoditas yang stabil dan menguntungkan bagi nelayan.
10. Mendesak DPRD Kabupaten Tangerang untuk memastikan ketersediaan informasi publik sebagai salah satu sarana pendukung untuk pembangunan sumber daya manusia dan kebutuhan hak asasi secara berkelanjutan.
Apabila dalam jangka waktu tertentu Dasa Tuntutan ini tidak direalisasikan bahkan tidak dipertimbangkan, maka kami akan melakukan aksi dengan gelombang massa yang jauh lebih besar serta menuntut Pj Bupati untuk mundur dari jabatannya.
