JAKARTA, (JD) – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berjalan seiring dengan Pemerintah Pusat dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Dewan Pengurus Apkasi II Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dalam forum tersebut, Apkasi memfokuskan pembahasan pada perumusan rekomendasi strategis sebagai kontribusi pemikiran yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi langkah krusial untuk mentransformasikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII di Batam menjadi solusi konkret yang aplikatif. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan solutif antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar kebijakan nasional selaras dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin membawa suara yang utuh dari daerah, lengkap dengan data dan solusi konstruktif. Harapannya, dalam waktu dekat kami dapat melakukan audiensi langsung dengan Presiden untuk menyelaraskan pandangan demi kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten,” ujar Bursah.
Dalam rapat tersebut, Apkasi juga membentuk tim kecil untuk menyaring dua hingga tiga isu paling mendesak dari 20 poin rekomendasi Rakernas. Fokus utama diarahkan pada dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN), di antaranya program Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Bursah menegaskan, pemerintah kabupaten siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program tersebut. Selain menyampaikan progres di lapangan, Apkasi juga akan menginventarisasi berbagai kendala teknis untuk dicarikan solusi bersama.
“Kami ingin memastikan program-program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok desa,” tambahnya.
Di tengah tantangan ekonomi makro dan keterbatasan fiskal daerah, Apkasi mengajak seluruh kepala daerah untuk tetap optimis dan inovatif. Bursah menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pencarian alternatif pembiayaan pembangunan guna menjaga kualitas pelayanan publik.
“Kondisi fiskal yang menantang justru menjadi momentum untuk membuktikan bahwa daerah adalah mitra yang dapat dipercaya dalam mengelola kewenangan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Apkasi dalam waktu dekat akan mengirimkan surat resmi permohonan audiensi kepada Presiden. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah serta memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Maju.
