JAKARTA, (JD) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada jajaran pejabat Polri dan tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.
Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peresmian dan peletakan batu pertama 1.179 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPMBG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026). Penghargaan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya yang ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.
Tanda kehormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa besar, dedikasi, dan kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi MBG Polri, menjaga stabilitas rantai pasok SPPG, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.
Untuk kategori Bintang Jasa Utama, penghargaan diberikan kepada Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional. Pada kategori Bintang Jasa Pratama, penerima antara lain Wakapolri Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya, Nanik Sudaryati Deyang, serta Lodewyk Pusung.
Sementara itu, Bintang Jasa Nararya dianugerahkan kepada sejumlah pejabat tinggi Polri, di antaranya Irwasum Polri Wahyu Widada dan Kadivpropam Polri Abdul Karim, bersama jajaran lainnya yang dinilai berkontribusi signifikan dalam penguatan tata kelola dan pengawasan program.
Adapun Satyalancana Wira Karya diberikan kepada para Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri, serta mitra strategis, termasuk Direktur Bank Mandiri dan tokoh masyarakat sektor pangan H. Zaini Sidi, atas dukungan konkret terhadap keberlanjutan program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional.
Penganugerahan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui sinergi lintas sektor. Negara memberikan pengakuan resmi kepada para penggerak di lapangan yang memastikan program gizi dan ketahanan pangan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
