TANGERANG, (JD) – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Demokrat, Munawar Huda, menggelar kegiatan reses di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (22/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC Partai Demokrat tersebut dihadiri puluhan kader dan masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi daerah.
Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi kebutuhan mendesak, mulai dari penguatan sektor UMKM, perbaikan infrastruktur lingkungan, hingga penanganan persampahan di beberapa wilayah Kabupaten Tangerang.
Munawar Huda menjelaskan bahwa reses merupakan wadah bagi anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan masih harus melalui proses dan mekanisme yang berlaku sebelum dapat direalisasikan.
“Reses ini untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada. Kami hanya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Salah satu aspirasi disampaikan oleh Rahmat Segara yang menyoroti minimnya program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Banten di wilayah Kronjo. Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan dukungan bagi pelaku UMKM agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan pembangunan ekonomi. Saat ini masyarakat membutuhkan bantuan dan dukungan bagi pelaku UMKM agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” katanya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi sejumlah jalan lingkungan yang masih rusak dan becek, serta perlunya perbaikan penerangan jalan umum. Aspirasi tersebut di antaranya disampaikan oleh warga dari kawasan Perumahan dan Kampung Cibogo di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, masyarakat dari Dapil VI Kabupaten Tangerang, khususnya wilayah Kelapa Dua, mengusulkan adanya bantuan armada pengangkut sampah guna meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, M. Faiz Taqiuddin, menjelaskan bahwa persoalan permodalan UMKM dapat diajukan melalui dinas terkait dan selanjutnya didorong melalui kebijakan pemerintah provinsi.
Menurutnya, untuk usulan perbaikan jalan di kawasan perumahan, perlu dipastikan terlebih dahulu status penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang kepada pemerintah daerah.
“Jika fasos dan fasumnya belum diserahkan, maka proses tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Apabila sudah diserahkan, maka usulan perbaikannya dapat diajukan sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Terkait persoalan persampahan, Faiz mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bantuan yang dimungkinkan antara lain berupa gerobak sampah maupun kendaraan roda tiga untuk mendukung pengangkutan sampah di lingkungan warga.
Ia menegaskan bahwa seluruh bantuan maupun program pembangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten ke depan.
