PALU, (JD) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat aspek keamanan pangan melalui pengawasan ketat terhadap bahan baku. Upaya ini menjadi fokus dalam kunjungan dinas Badan Gizi Nasional (BGN) ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BGN bersama Badan Karantina Indonesia di Palu menegaskan pentingnya sistem pengawasan berlapis terhadap seluruh bahan pangan yang digunakan dalam program MBG, termasuk pasokan dari luar daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bahan baku yang masuk dalam rantai distribusi telah memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi.
Penguatan pengawasan juga menjadi perhatian Satgas MBG Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin Gubernur dan dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur. Sinergi lintas sektor terus diperkuat, melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, hingga Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan guna menjaga standar keamanan pangan dari hulu hingga hilir.
Selain pengawasan, pemerintah daerah bersama BGN turut mendorong edukasi publik sebagai bagian dari keberlanjutan program. Salah satu inisiatif yang akan dikembangkan adalah forum komunikasi berbasis podcast yang menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari petani, relawan, kader, hingga pelaku UMKM. Forum ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh terkait rantai pasok pangan dalam program MBG.
Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Karantina Indonesia, Gladys Peuru, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat sistem pengawasan karantina sebagai bagian dari perlindungan pangan nasional.
“Badan Karantina Indonesia berkomitmen memastikan setiap bahan pangan yang beredar telah melalui pemeriksaan ketat, sehingga aman dan memenuhi standar kesehatan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG di seluruh daerah.
“Keamanan pangan adalah fondasi utama dalam program MBG. Kami memastikan setiap bahan baku telah melalui proses pengawasan ketat agar aman dikonsumsi masyarakat,” kata Hidayati di Palu.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan lembaga karantina menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem pengawasan pangan nasional, terutama di tengah kompleksitas rantai pasok yang terus berkembang.
“Sinergi dengan balai karantina sangat penting untuk memastikan seluruh bahan pangan memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan,” jelasnya.
Lebih jauh, Hidayati menekankan pentingnya transparansi serta keterlibatan publik dalam edukasi pangan sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memahami proses pengawasan pangan. Edukasi ini penting agar kepercayaan publik terhadap program semakin kuat,” pungkasnya.
