TANGERANG,(JD) – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) DPW Provinsi Banten menyerukan penguatan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek pembangunan, khususnya pekerjaan jalan, saluran air, gedung, dan infrastruktur lainnya di wilayah Kabupaten Tangerang.
Seruan tersebut disampaikan Ketua DPW GMPK Provinsi Banten Muhamad Jembar, M.Si.
Menurutnya, pembangunan yang menggunakan anggaran publik harus mendapat perhatian bersama agar pelaksanaannya benar-benar mengutamakan mutu, spesifikasi teknis, transparansi, serta kepentingan masyarakat.
“Dalam rangka pengawasan independen sipil, kita perlu mengutamakan kualitas pembangunan. Pengawasan terhadap pihak ketiga yang mengerjakan proyek jalan maupun bangunan lainnya perlu dilakukan secara serius,” tegas Muhamad Jembar.
Ia mengajak sahabat GMPK dan masyarakat untuk menjadi bagian dari kontrol sosial dengan mencermati proses pembangunan secara objektif.
Dokumentasi berupa foto, video, serta dokumen proyek yang dapat diakses secara sah dinilai penting sebagai bahan informasi apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Jangan Berdebat dengan Pekerja, Dokumentasikan dan Laporkan Sesuai Aturan
GMPK juga mengingatkan masyarakat agar pengawasan dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.
“Pesan kami, jangan menemui atau berkonfrontasi dengan pihak pekerja maupun pemborong. Cukup dokumentasikan kondisi pekerjaan dan kumpulkan informasi atau dokumen yang diperoleh secara sah. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, sampaikan melalui mekanisme pengaduan kepada pihak yang berwenang,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan masyarakat bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
GMPK: Uang Rakyat Harus Melahirkan Pembangunan Berkualitas
Muhamad Jembar menegaskan, kualitas infrastruktur tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.
Karena itu, GMPK mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan di Kabupaten Tangerang secara kritis, objektif, dan berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi atau tuduhan tanpa bukti.
“Mari kita cermati, dokumentasikan dan kawal sesuai aturan. Jangan sampai pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang justru bermasalah karena kualitas pekerjaan tidak sesuai ketentuan,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk menyebarluaskan pesan pengawasan tersebut sebagai bentuk partisipasi publik.
“Demi pembangunan Tangerang yang gemilang, mari kita awasi bersama. Kalau menemukan dugaan ketidaksesuaian, dokumentasikan dan laporkan melalui jalur yang tepat,” pungkasnya.
GMPK DPW Banten menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengawasan sosial yang konstruktif, transparan, dan sesuai ketentuan demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
