BANTEN, (JD) — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung kegiatan perburuan babi hutan sebagai langkah pengendalian populasi satwa liar yang dinilai telah meresahkan petani dan mengancam produktivitas pertanian di berbagai daerah.
Menurut Bamsoet, gangguan babi hutan terhadap lahan pertanian menjadi persoalan yang terus berulang, terutama di wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan maupun daerah yang mengalami perubahan bentang alam. Serangan satwa liar tersebut kerap menyebabkan petani mengalami kerugian besar, mulai dari penurunan hasil panen hingga gagal panen dalam satu musim tanam.
“Kegiatan berburu babi hutan merupakan respons nyata terhadap keresahan petani yang selama ini menghadapi ancaman dari meningkatnya populasi babi hutan. Ketika lahan pertanian rusak dan hasil panen menurun, yang terdampak bukan hanya pendapatan petani, tetapi juga rantai pasok pangan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Bamsoet usai mengikuti kegiatan berburu babi hutan bersama Jalu Hunter Club dan Ketua Umum PERBAKIN Banten, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, di Malimping, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat malam (22/5/2026).
Ketua DPR RI ke-20 tersebut menjelaskan, persoalan ledakan populasi babi hutan tidak dapat dipandang sebagai masalah tunggal. Konflik antara manusia dan satwa liar terus meningkat akibat perubahan penggunaan lahan, menyusutnya habitat alami, serta meningkatnya sumber pakan di sekitar kawasan pertanian.
Babi hutan dinilai memiliki kemampuan reproduksi tinggi serta daya adaptasi yang kuat terhadap perubahan lingkungan. Dalam kondisi tertentu, populasi satwa tersebut dapat berkembang pesat dan menimbulkan kerusakan signifikan pada tanaman pangan, seperti padi, jagung, singkong hingga komoditas hortikultura.
“Ketika petani sudah mengeluarkan biaya untuk bibit, pupuk, tenaga kerja, dan menunggu masa panen berbulan-bulan, lalu hasilnya rusak hanya dalam beberapa malam karena serangan babi hutan, kita tidak bisa diam. Pengendalian populasi harus dilakukan secara berkala, profesional, serta memperhatikan aspek konservasi dan keamanan,” kata Bamsoet.
Selain langkah jangka pendek melalui pengendalian populasi, Bamsoet juga mendorong upaya jangka panjang, seperti pemetaan wilayah rawan konflik satwa liar, penguatan sistem pelaporan masyarakat, pemanfaatan teknologi pemantauan kawasan pertanian, hingga edukasi mengenai tata kelola habitat.
Ia menegaskan, pengendalian populasi satwa liar perlu menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Tujuan akhirnya adalah mengurangi keresahan masyarakat, menjaga hasil panen tetap aman, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memastikan petani dapat menikmati hasil kerja mereka secara optimal. Ketika panen terjaga, kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan daerah menjadi lebih kuat,” pungkas Bamsoet.
