BEKASI, (JD) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengawasan dan perbaikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui penguatan struktur internal, bukan pembentukan tim khusus baru.
Hal itu disampaikan usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4/2026). Menurut Dadan, mekanisme pengawasan telah terintegrasi dalam organisasi BGN, termasuk melalui peran wakil yang membidangi investigasi dan komunikasi publik, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang mengoordinasikan seluruh SPPG di Indonesia.
“Secara organik sudah ada di kami. Pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh sistem tersebut terus berjalan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas program, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026.
Sebagai bagian dari pengetatan standar, BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan teknis dan administratif. SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dihentikan operasionalnya untuk sementara.
“SPPG yang tidak memiliki IPAL atau belum daftar SLHS kita hentikan sementara. Bahkan yang sudah mendaftar tapi dalam satu bulan belum keluar sertifikatnya juga kita hentikan sementara,” tegas Dadan.
Saat ini, sekitar 1.780 SPPG dari total 26.800 unit dihentikan sementara. Namun, angka tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan di lapangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, tetapi bagian dari strategi besar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat, sebuah cakupan besar yang menurutnya membutuhkan proses bertahap dan perbaikan berkelanjutan.
“Ini program besar, tidak mudah. Kita baru satu tahun berjalan, tentu masih ada kekurangan yang terus kita sempurnakan. Tapi satu pun masalah tidak boleh terjadi karena ini menyangkut anak-anak kita,” ujarnya.
Zulkifli juga menegaskan bahwa penutupan sementara 1.780 SPPG merupakan bentuk langkah tegas pemerintah dalam menjaga standar layanan.
“Penutupan itu langkah paling keras yang sudah kita ambil sebagai bagian dari perbaikan,” tegasnya.
Ia turut mengimbau pihak sekolah untuk aktif melaporkan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah seperti call center dan command center, guna memastikan respons cepat dari pihak berwenang.
