JAKARTA, (JD) — Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO mendorong pembenahan persoalan di sektor riil dari sisi hulu. Hal ini dilakukan sebagai langkah memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga investasi, sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Langkah ini dinilai semakin mendesak di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, gangguan rantai pasok, serta volatilitas harga energi dan komoditas.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, dunia usaha masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang menekan daya saing industri.
Persoalan tersebut antara lain tingginya biaya produksi, keterbatasan bahan baku, mahalnya biaya logistik dan energi, hingga regulasi serta birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien.
Menurut Shinta, persoalan tersebut harus diselesaikan dari akar masalah. Sebab, jika dibiarkan, tekanan terhadap dunia usaha berpotensi berdampak pada investasi hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK.
“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya,” ujar Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional atau Rakerkonas APINDO XXXV 2026 di Makassar, Rabu, 12 Agustus 2026.
Sejalan dengan itu, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut stabilitas inflasi, optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, dan ekonomi digital menjadi penopang perekonomian nasional.
Pemerintah juga terus memperkuat iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, serta kemitraan strategis dengan dunia usaha.
Di sektor pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu fondasi kedaulatan ekonomi nasional.
Pemerintah mendorong reformasi regulasi, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pembangunan ekosistem desa yang terintegrasi dengan pembiayaan, hilirisasi, dan infrastruktur.
Sementara itu, APINDO membentuk Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha untuk mengidentifikasi, memetakan, mengawal, dan memastikan penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat kegiatan usaha.
Saat ini, APINDO mengawal lebih dari 14 isu prioritas, mulai dari pasokan bahan baku, harga gas, logistik, tata ruang, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah dan EPR, ekspor komoditas, sektor pariwisata, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.
APINDO menilai penyelesaian berbagai persoalan tersebut menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat investasi, dan memastikan sektor riil tetap mampu menyerap tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global.
