BOGOR, (JD) – Sebanyak 720 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi diangkat dan diambil sumpah/janji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam upacara yang digelar di lapangan sepak bola Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, Senin (15/6/2026).
Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor KEP.259-KPG.02-PPIK-2026 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang ditetapkan di Bandung pada 13 April 2026.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan pemilihan lokasi pelantikan di kawasan pedesaan bukan tanpa alasan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi simbol bahwa ASN harus memahami luasnya wilayah Jawa Barat sekaligus menyadari peran mereka sebagai pelayan masyarakat hingga ke pelosok desa.
“Jawa Barat bukan hanya Gedung Sate. ASN harus memahami potensi daerah dan tata letak wilayah Jawa Barat secara menyeluruh,” ujar Dedi dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, kawasan Sukawangi memiliki nilai historis karena berada tidak jauh dari wilayah yang dahulu berkaitan dengan pusat pemerintahan Kerajaan Sunda. Selain itu, wilayah tersebut memiliki potensi alam yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, akan terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan guna menghubungkan kawasan tersebut dengan berbagai daerah seperti Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat hingga Cianjur. Menurutnya, konektivitas yang baik akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata.
Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjual lahan kepada pihak luar daerah sehingga manfaat ekonomi dari pengembangan wilayah tetap dapat dinikmati warga setempat. Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan dari tekanan pembangunan yang tidak terkendali.
Dalam kesempatan itu, Dedi mengajak para ASN membangun kesadaran kolektif untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Ia menegaskan tidak boleh lagi ditemukan sekolah maupun puskesmas yang tidak layak di wilayah pedesaan.
“ASN tidak boleh hanya mengurus administrasi. Mereka harus lebih banyak turun ke lapangan, melihat langsung kondisi masyarakat. Pajak yang dipungut dari rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan,” tegasnya.
Menurut Dedi, semangat tersebut menjadi fondasi lahirnya birokrasi era baru di Jawa Barat yang bekerja lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Usai pelantikan, ratusan ASN langsung mengikuti kegiatan bakti sosial di Desa Sukawangi. Sebanyak 720 ASN dibagi ke dalam 39 kelompok yang masing-masing beranggotakan 20 orang untuk menjadi wali asuh bagi warga kurang mampu.
Melalui penggalangan dana sukarela, para ASN membantu renovasi rumah tidak layak huni milik warga setempat. Inisiatif tersebut mendapat apresiasi langsung dari gubernur karena dinilai mencerminkan kepedulian sosial dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
Salah satu ASN dari Inspektorat Jawa Barat, Raisan, serta ASN Disnakertrans Jawa Barat UPTD Kota Cirebon, Ivan, mengaku terkesan dengan konsep pelantikan yang digelar di ruang terbuka jauh dari pusat pemerintahan. Mereka menilai pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa tugas ASN harus selalu berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, kebahagiaan dirasakan pasangan Obar dan Ela, warga Desa Sukawangi, yang menerima bantuan renovasi rumah sebesar Rp20 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki rumah panggung mereka sekaligus membangun fasilitas kamar mandi.
Rasa syukur keluarga tersebut semakin bertambah setelah Gubernur Dedi Mulyadi memberikan tambahan bantuan sebesar Rp15 juta yang akan digunakan untuk membeli sapi sebagai penunjang ekonomi keluarga.
“Alhamdulillah, berkah untuk ASN yang dilantik hari ini. Terima kasih kepada Pak Gubernur atas rezeki yang tidak terduga. Uangnya untuk membangun kamar mandi dan membeli sapi,” ujar Ela penuh haru.
Pelantikan yang dipadukan dengan kegiatan sosial tersebut menjadi gambaran nyata arah pembangunan birokrasi Jawa Barat yang tidak hanya berfokus pada administrasi pemerintahan, tetapi juga hadir langsung membantu dan memberdayakan masyarakat.
